Archives for pengacara

Mutual Legal Assistance dan Re-litigasi sebagai upaya pengembalian aset di luar negeri hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DAN RE-LITIGASI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DI LUAR NEGERI
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

.

Oleh :
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
Managing Partner di Rima Baskoro & Partners,
Wakil Sekretaris Jenderal Young Lawyers Committee – PERADI,
Anggota Bidang Kerjasama Internasional Pengurus Pusat DPN PERADI.

 

I. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana pokok yang bertujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan hasil tindak pidana pokok agar seolah-olah berasal dari sumber yang bersih. Tindak pidana pokok dari TPPU sebagaimana diatur dalam UU TPPU adalah korupsi, penyuapan, tindak pidana narkotika dan psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana kepabeanan dan cukai, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan senjata gelap, tindak pidana terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, dan/atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Baca selengkapnya…

.

Legalisasi Appostille berdasarkan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Public Documents di Indonesia: Analisa Stakeholders dan Desain Kebijakan Publik

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
LEGALISASI APOSTILLE BERDASARKAN
CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION
FOR  PUBLIC DOCUMENTS DI INDONESIA:
ANALISA STAKEHOLDERS DAN DESAIN KEBIJAKAN PUBLIK

.

Oleh :
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
(Managing Partner di Rima Baskoro & Partners)
dan
Narendro Baskoro, S.H., M.IP
(Partner di Rima Baskoro & Partners)

 

I. Latar Belakang

Pada tanggal 26 Januari 2022, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille. Peraturan ini merupakan pengejawantahan dan tindak lanjut dari Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Public Documents yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021. Legalisasi Apostille (selanjutnya disebut sebagai “Apostille”) merupakan tindakan terhadap dokumen publik berupa pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap maupun segel resmi. Dokumen yang boleh dimohonkan Apostille hanyalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak lengkap dengan tanda tangan pejabat publik dan cap institusi yang berwenang dan telah lolos verifikasi.

Baca selengkapnya…

.

Penyelesaian Sengketa Asuransi Angkutan Laut Melalui Arbitrase di Indonesia

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI ANGKUTAN LAUT
MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA

.

Oleh :
Clift Cardley Jacobus Mahulete, S.H.
(Shipping Practitioner and Maritime Law Enthusiast)
dan
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
(Peradi Licensed Lawyer and Associate of Chartered Institute of Arbitrators)

 

I. PENDAHULUAN

Sejak dulu, para ahli hukum sudah berpendapat bahwa pengaturan khusus terkait segala perbuatan hukum yang terjadi di maupun melalui laut penting untuk disusun dan diterapkan, khususnya tentang angkatan laut. Hal ini dikarenakan gelombang air laut yang senantiasa bergerak dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Perubahan titik batas daratan dengan laut yang berakibat pada hak lintas tiap negara, sapuan ombak, bajak laut, transaksi perdagangan dengan moda transportasi laut, hingga kerusakan barang angkutan akibat air laut menjadi beberapa pertimbangan penyusunan regulasi tentang kemaritiman, salah satunya tentang asuransi angkutan laut.

Di Indonesia, kegiatan pengangkutan barang dengan moda transportasi laut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

 

Baca selengkapnya…

Read more… (English version)

.

Letters Rogatory and Summons Delivery of Foreign Court for Defendant Domicile in Indonesia

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
LETTERS ROGATORY AND SUMMONS DELIVERY OF FOREIGN COURT FOR DEFENDANT DOMICILE IN INDONESIA

.

Joint paper of:
Nathan Koneru, J.D., LL.M.
(United States of America Licensed Lawyer)
and
Rima Baskoro, S.H., ACIArb.
(Peradi Licensed Lawyer – Republic of Indonesia)

 

Opening Statement

Free trade era brings a lot of hopes and chance for business in spreading their goods and services. As we living in an imperfect world, no matter how perfect our business system or procedure is, still at some moment there will be un-maximum execution in fields. This inadequate execution often cause losses for sufferer/plaintiff that makes them has legal rights to sue their opposite party which might be some of them domicile in Indonesia. It means such Defendant domicile in Indonesia will have to attend court hearing outside Indonesia.

Read more…

.

Perlindungan Hak Hukum Perempuan dalam Transaksi dan Pengelolaan Tanah di Indonesia

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
PERLINDUNGAN HAK HUKUM PEREMPUAN DALAM TRANSAKSI DAN PENGELOLAAN TANAH DI INDONESIA

.

Joint-Paper yang disusun oleh:
Ayu Nadiariyani, S.H., LL.M.
(Kasubbag Kerja Sama Luar Negeri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI
dan
Rima Baskoro, S.H., ACIArb.
(Advokat yang terdaftar di beberapa Kedutaan Besar Asing di Indonesia, Wasekjen bidang Jaringan Advokat Muda Internasional – Komite Advokat Muda PERADI, Anggota bidang Kerjasama Internasional – DPN PERADI)

 

Tanah memiliki hubungan yang sangat fundamental bagi manusia dalam pemenuihan kebutuhan primer, dan merupakan salah satu komponen capital asset di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah dipercaya sebagai salah satu faktor yang…

Baca selengkapnya…

.

.

The Influence of Arbitration Cost on The Commencement of International Commercial Arbitration Disputes Examination

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
THE INFLUENCE OF ARBITRATION COST ON THE COMMENCEMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION DISPUTES EXAMINATION

Written by: Rima Baskoro, S.H., ACIArb.
(Peradi Licensed Lawyer, Listed Lawyer in Foreign Embassies in Indonesia, and Associate of Chartered Institute of Arbitrators)

 

The utilization of arbitration forums as an alternative dispute resolution is one of the important consideration for entrepreneurs in their strategy for handling cases. Selection of a dispute resolution forum will greatly affect the rolling of the case examination.

This is because…

Read more…

.

Telisik Hukum : Berbagi Cinta Hak Waris (17 Juni 2020, Pukul 20:00 WIB, Nusantara TV)

Posted on by in Information, News and Articles | Leave a comment

.

.

Project Delays and Disruption As The Impact of COVID-19 and The Proceedings of Civil Case Examination In Indonesian Civil Court and/or Arbitration

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
PROJECT DELAYS AND DISRUPTION AS THE IMPACT OF COVID-19 AND THE PROCEEDINGS OF CIVIL CASE EXAMINATION IN INDONESIAN CIVIL COURT AND/OR ARBITRATION

Joint paper prepared by TBH and Rima Baskoro & Partners

 

On 7 January 2020, the Chinese authorities announced that they had identified a new virus belonging to the coronavirus family. It was originally named 2019-nCoV, now referred to as COVID-19. A series of events were then triggered off. As the death toll climbed and the number of confirmed cases spread across the world, governments took drastic measures to contain the spread.

This paper provides an opinion on the impact of COVID-19 and the approaches available to recover loss incurred related to delay and disruption resultant from the impact of COVID-19. The paper also…

Baca Selengkapnya…

.

Important Notes For Entrepreneurs On International Arbitration Process As Alternative Dispute Settlement

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
IMPORTANT NOTES FOR ENTREPRENEURS ON INTERNATIONAL ARBITRATION PROCESS AS ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT

Written by: Rima Baskoro, S.H., ACIArb.
(Licensed Advocate, Listed Lawyer in Foreign Embassies in Indonesia, and Associate of Chartered Institute of Arbitrators)

 

In running their business, entrepreneurs are not free from various legal conflicts, both internal and external. External legal conflict with other parties related to cooperation in conducting business is one of the problems that is often experienced by business people. Not infrequently due to external legal conflicts ultimately hamper the business wheels in a company.

In the business world, we…

Baca Selengkapnya…

.

Pembayaran THR Selama Masa Pandemi Covid-19

Posted on by in Information, News and Articles | Leave a comment

 

 

 

Meskipun pembayaran THR bisa ditunda atau dipotong berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja, namun tetap harus ditunjang dengan bukti laporan keuangan. Kesepakatan tertulis tersebut pun harus didaftarkan ke Disnaker setempat.

Pengumuman sepihak dari perusahaan tentang pemotongan dan/atau penundaan pembayaran THR akan menimbulkan banyak konflik di kemudian hari. Bukan tidak mungkin akan memakan biaya lebih banyak bagi perusahaan jika sampai timbul sengketa dengan karyawan terkait hak-hak hukum karyawan.

.

← Older posts