Rima Baskoro and Partners

was founded by Rima Gravianty Baskoro, S.H., and Narendro S. P. Baskoro, S.H. Both are siblings which has experience of working in famous national or multinational company, even in prominent lawfirm in Indonesia.

Vision of Justice

Vision of Justice

Themis is a symbol which identical with legal profession, advocate as one of them. In Roman mythology, Themis means Justitia, which is justice and law goddes.
Read More
Lawyers

Lawyers

Rima Baskoro and Partners (“RBP”) was founded by..
Read More
News and Article

News and Article

Pembahasan topik sensitif seperti perjanjian pranikah bisa terdengar tidak romantis.
Read More
Contact Us

Contact Us

For further information about us, please contact us via phone and email.
Read More

Cryptocurrencies’ Existence Based on Indonesian Law

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
CRYPTOCURRENCIES’ EXISTENCE BASED ON INDONESIAN LAW

.

By :
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
Managing Partner of Rima Baskoro & Partners Law Office,
CEO of Respect Business Partnership,
Vice General Secretary of PERADI Young Lawyers Committee,
International Division of National Board of Indonesian Advocate Association (DPN PERADI).

 

I. Opening

The phenomenon of financial transactions by using cryptocurrencies has occurred around the world. Previously cryptocurrencies only performed as a part of trading instruments. Nowadays, famous brands started to approve cryptocurrencies as part of their payment method, among others the branded bags Gucci, as stated on the official website of BBC on May 6th 2022. Estimated started in 2009, cryptocurrencies are now growing up and become an easier and affordable payment transaction for citizens. This could be concluded as the fresh innovation on the global fintech industry.

Cryptocurrencies were born not by the specific central government, nor regulated by the specific regulation. This then became the debate among banks, institutions and governments around the world. The debates among them are concerning the legality of cryptocurrencies as payment instruments and the uniformity of the definition of cryptocurrencies itself. One of the aims of debates is to protect citizens’ rights if there are any criminals against them because of this cryptocurrencies transaction, and also to avoid financial crimes such as money laundering.

 

Read more…

.

Mutual Legal Assistance dan Re-litigasi sebagai upaya pengembalian aset di luar negeri hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DAN RE-LITIGASI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DI LUAR NEGERI
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

.

Oleh :
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
Managing Partner di Rima Baskoro & Partners,
Wakil Sekretaris Jenderal Young Lawyers Committee – PERADI,
Anggota Bidang Kerjasama Internasional Pengurus Pusat DPN PERADI.

 

I. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana pokok yang bertujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan hasil tindak pidana pokok agar seolah-olah berasal dari sumber yang bersih. Tindak pidana pokok dari TPPU sebagaimana diatur dalam UU TPPU adalah korupsi, penyuapan, tindak pidana narkotika dan psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana kepabeanan dan cukai, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan senjata gelap, tindak pidana terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, dan/atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Baca selengkapnya…

.

Legalisasi Appostille berdasarkan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Public Documents di Indonesia: Analisa Stakeholders dan Desain Kebijakan Publik

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
LEGALISASI APOSTILLE BERDASARKAN
CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION
FOR  PUBLIC DOCUMENTS DI INDONESIA:
ANALISA STAKEHOLDERS DAN DESAIN KEBIJAKAN PUBLIK

.

Oleh :
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
(Managing Partner di Rima Baskoro & Partners)
dan
Narendro Baskoro, S.H., M.IP
(Partner di Rima Baskoro & Partners)

 

I. Latar Belakang

Pada tanggal 26 Januari 2022, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille. Peraturan ini merupakan pengejawantahan dan tindak lanjut dari Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Public Documents yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021. Legalisasi Apostille (selanjutnya disebut sebagai “Apostille”) merupakan tindakan terhadap dokumen publik berupa pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap maupun segel resmi. Dokumen yang boleh dimohonkan Apostille hanyalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak lengkap dengan tanda tangan pejabat publik dan cap institusi yang berwenang dan telah lolos verifikasi.

Baca selengkapnya…

.

The Policy of National Vessel Usage for Coals Delivery in Indonesia: The Debates Among Stakeholders

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
THE POLICY OF NATIONAL VESSEL USAGE FOR COALS DELIVERY IN INDONESIA:
The Debates Among Stakeholders

.

Oleh :
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
Student of Master of Public Policy & Management – Monash University
Managing Partner of Rima Baskoro & Partners Law Office,
Vice General Secretary of PERADI Young Lawyers Committee,
Member of International Affairs Division of PERADI
And Co-Founder of Toma Maritime Center.

 

I. BACKGROUND

The debates on the policy of the obligation for coal companies to use national vessel as the sea delivery transportation for coals has been raised since 2019. This policy is recognise in the form of Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (MOT) Regulation number 82 of 2017 and has been amended with the MOT Regulation number 80 of 2018 that should be applied effectively on May 1st 2020. This Trade Minister Regulation is the derivative of the Economic Policy Package Volume XV to increase the competitiveness of the logistics industry in Indonesia. This is an interesting case for stakeholder analysis not only because involving 5 (five) stakeholders from private and public sector, but also because each stakeholders has their own perspective with strong reason that all of them are important for Indonesia and so with the background of this policy.

Read more..

.

Penyelesaian Sengketa Asuransi Angkutan Laut Melalui Arbitrase di Indonesia

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI ANGKUTAN LAUT
MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA

.

Oleh :
Clift Cardley Jacobus Mahulete, S.H.
(Shipping Practitioner and Maritime Law Enthusiast)
dan
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
(Peradi Licensed Lawyer and Associate of Chartered Institute of Arbitrators)

 

I. PENDAHULUAN

Sejak dulu, para ahli hukum sudah berpendapat bahwa pengaturan khusus terkait segala perbuatan hukum yang terjadi di maupun melalui laut penting untuk disusun dan diterapkan, khususnya tentang angkatan laut. Hal ini dikarenakan gelombang air laut yang senantiasa bergerak dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Perubahan titik batas daratan dengan laut yang berakibat pada hak lintas tiap negara, sapuan ombak, bajak laut, transaksi perdagangan dengan moda transportasi laut, hingga kerusakan barang angkutan akibat air laut menjadi beberapa pertimbangan penyusunan regulasi tentang kemaritiman, salah satunya tentang asuransi angkutan laut.

Di Indonesia, kegiatan pengangkutan barang dengan moda transportasi laut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

 

Baca selengkapnya…

Read more… (English version)

.

Aspek Hukum dan Asas Pertanggungjawaban Kesalahan Dalam Sengketa Pengangkutan Minyak Kelapa Sawit

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
ASPEK HUKUM DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN KESALAHAN
DALAM SENGKETA PENGANGKUTAN MINYAK KELAPA SAWIT

.

Oleh :
Clift Cardley Jacobus Mahulete, S.H.
(Shipping Practitioner and Maritime Law Enthusiast)
dan
Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
(Peradi Licensed Lawyer and Associate of Chartered Institute of Arbitrators)

 

I. Pengangkutan Minyak Kelapa Sawit

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memerlukan upaya dan strategi khusus untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Maka transportasi laut memegang peranan penting untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat antar pulau. Salah satu kebutuhan yang dilakukan dengan transportasi laut adalah pendistribusian minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil / CPO).

Minyak kelapa sawit / CPO menjadi salah satu muatan dalam cargo yang rutin dilakukan pengirimannya melalui jalur laut. Hal ini dikarenakan minyak kelapa sawit / CPO sampai saat ini masih menjadi bahan dasar minyak goreng, kosmetik, biodiesel, pasta gigi, cat dan lain-lain.

Baca selengkapnya…

Read more… (English version)

.

International Arbitration As Settlement For Transnational Maritime Dispute

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
INTERNATIONAL ARBITRATION AS SETTLEMENT
FOR TRANSNATIONAL MARITIME DISPUTE

Written by: Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb.
(Listed Lawyer in Foreign Embassies and Associate of Chartered Institute of Arbitrators)

 

I.  MARITIME ARBITRATION
Since 1994, arbitration has been the most popular means of resolving maritime proceedings. Under Annex VII to the United Nation Convention of the Law Of the Sea (UNCLOS), the court consists of 5 arbitrators, each party to the dispute appoints one arbitrator and they jointly appoint three others. In case, it is required, the President of International Tribunal of the Law Of the Sea (“ITLOS”) authorized to appoint the Chief of Panel of Arbitrators.

Read more…

.

RBP Law Office dalam program Kacamata Hukum ‘Sengketa Harta Warisan’ bersama Tribunnews

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
APA ITU SURAT WASIAT, SEBERAPA PENTINGKAH DIBUAT PEWARIS SEBELUM MENINGGAL DUNIA? INI KATA ADVOKAT

TRIBUNNEWS.COM – Warisan menjadi pembahasan yang cukup sensitif di tengah masyarakat. Berbicara soal harta warisan, pasti ada kaitannya dengan surat wasiat. Lantas apa yang dimaksud dengan surat wasiat? Advokat Hukum Rima Gravianty Baskoro memaparkan apa itu surat wasiat.

Baca selengkapnya…

.

Appropriating Woman’s Legal Rights Through Education

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
APPROPRIATING WOMAN’S LEGAL RIGHTS THROUGH EDUCATION
(A Dedicated Joint Paper To Celebrate Kartini’s Day As A Form Of Gender Equality Movement)

.

Joint paper of:
Rima Baskoro, S.H., ACIArb.
(Listed Lawyer in Foreign Embassies)
and
Sonya Tobing, S.H.
(Country Manager of Cambridge Assessment English)

 

Education As Priority And Provision Of Life

1. Importance of Education

In September 1903, Kartini wrote what could be regarded as her fourth public memorandum related to her quest for education. It defined the new pathway she had rationalized for achieving her goal. While this contrasted sharply to her earlier ‘statement of intention’ and plans outlined in her correspondence, the underlying aims remained substantially the same. Throughout these petitions, Kartini emphasized the importance of schools for girls.

Read more…

.

Letters Rogatory and Summons Delivery of Foreign Court for Defendant Domicile in Indonesia

Posted on by in News and Articles | Leave a comment
LETTERS ROGATORY AND SUMMONS DELIVERY OF FOREIGN COURT FOR DEFENDANT DOMICILE IN INDONESIA

.

Joint paper of:
Nathan Koneru, J.D., LL.M.
(United States of America Licensed Lawyer)
and
Rima Baskoro, S.H., ACIArb.
(Peradi Licensed Lawyer – Republic of Indonesia)

 

Opening Statement

Free trade era brings a lot of hopes and chance for business in spreading their goods and services. As we living in an imperfect world, no matter how perfect our business system or procedure is, still at some moment there will be un-maximum execution in fields. This inadequate execution often cause losses for sufferer/plaintiff that makes them has legal rights to sue their opposite party which might be some of them domicile in Indonesia. It means such Defendant domicile in Indonesia will have to attend court hearing outside Indonesia.

Read more…

.

← Older posts